Inspektorat Pemkot Surabaya Terima 12 Laporan dari JAGA Bansos
Inspektorat pemerintahan kota surabaya terima 12 laporan baru yang dari situs jaga bantuan sosial punya kpk ri.
Kepala inspektorat kota surabaya. Rachmad basari menjelaskan. Ada 66 laporan yang diterima pemerintah kota surabaya dari situs program jaga bantuan sosial pada 7 november 2020. Dari jumlah itu. Sekitar 55 laporan pernah dikatakan ke medium pada september 2020.
54 laporan telah dilakukan tindakan. Sedang satu laporan kembali tidak penuhi ketentuan sebab tidak ada timbale balik dari pelapor hingga tidak dapat dilakukan tindakan.
“selanjutnya dari bulan september sampai 7 november 2020. Ada 12 laporan baru yang masuk. Hingga keseluruhannya 66 laporan yang penuhi kriteria untuk dikerjakan klarifikasi serta dilakukan tindakan. Bukan 73 laporan.” kata basari dalam info persnya. Selasa (10/11/2020).
Ia menjelaskan. 12 laporan baru yang masuk itu juga sembilan laporan telah usai dilakukan tindakan. Serta bekasnya tiga laporan kembali masih disuruh untuk lengkapi beberapa dokumen atau bukti simpatisan.
Karena. Beberapa dokumen itu harus diperlengkapi sebab telah ditata dalam tata langkah aduan lewat jaga bantuan sosial.
“jadi. Tempatnya saat ini pemerintah kota surabaya masih menanti bukti-bukti 3 laporan itu. Tetapi. Pemerintah kota masih mempelajari info awalnya ini. Sebab penting untuk lakukan riset serta pengecekan ke lapangan.” tutur ia.
Dia menerangkan. Situs atau program jaga bantuan sosial punya kpk ini mempunyai tujuan memuat keluh kesah warga mengenai pendistribusian bantuan sosial di atas lapangan.
Laporan warga yang masuk di jaga bantuan sosial. Seterusnya akan dikirim ke pemerintahan kota/kabupaten atau pemerintahan propinsi berkaitan untuk seterusnya dilakukan tindakan ke lapangan.
Akan tetapi. Dari laporan yang masuk di jaga bantuan sosial itu. Kpk akan menyaksikan yang mana pantas untuk dilakukan tindakan serta yang mana tidak pantas.
Sedang laporan yang pantas untuk dilakukan tindakan. Kpk akan kirim ke semasing admin pemerintahan. Kabupaten serta propinsi se-indonesia untuk dilakukan tindakan.
“kemudian. Baru kita-kita yang berada di pemda. Tindak lanjuti laporan itu. Sesudah ditelaah di atas lapangan. Selanjutnya kami harus mengirim laporan tindaklanjut itu ke situs itu kembali lagi. Kelak oleh kpk demikian dipastikan oke. Posisinya usai.” bebernya.
Basari pastikan laporan yang diterima pemerintah kota surabaya dari situs program jaga bantuan sosial kpk itu bukan berkaitan penyelewengan atau beberapa hal yang negatif serta menyalahi hukum. Seperti pengurangan isi atau pengurangan nominal kontribusi. Itu tidak ada.
Tetapi. Laporan yang diterima itu rerata berkaitan belum menerimanya bantuan sosial sampai ketertinggalan ambil kontribusi.
“jadi kami yakinkan jika rerata aduan yang diterima pemerintah kota surabaya bukan penyelewengan atau penyimpangan yang berpengaruh pada rugi negara. Tetapi laporan itu lebih ke belum terima bantuan sosial. Kemungkinan itu masyarakat yang baru terimbas. Memanglah belum terdaftar. Serta sejauh tidak terima double (kontribusinya). Pasti diolah serta jika benar-benar pantas pasti dikasih.” tutur ia.
Pada konsepnya. Lanjut ia. Sejauh masyarakat itu penuhi ketentuan untuk terima kontribusi. Tentu barisan pemerintah kota surabaya akan mengolah kontribusi itu. Apa lagi kontribusi itu berawal dari bermacam sumber. Dimulai dari apbn. Apbd propinsi serta kontribusi dari pemerintah kota sendiri.
“karena itu hingga saat ini camat serta lurah lagi cari masyarakat mana saja yang terimbas. Kami perlu yakinkan jika pemerintah kota cepat sekali tanggapan bila ada beberapa keluhan seperti ini. Faktanya. Kita langsung tindak lanjuti 12 laporan baru di menjaga bantuan sosial. Hingga 9 laporan telah usai.” kata kepala inspektorat kota surabaya ini.
Baca informasi memikat yang lain dari times indonesia di sini
Wali kota surabaya. Tri rismaharini pimpin razia prosedur kesehatan bersama beberapa ratus petugas kombinasi. Di taman bungkul sebagai tempat favorite masyarakat. Untuk bergabung habiskan malam minggu.